Kemenkumham Dorong Cepat Terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Berwarna Merah Putih
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Peningkatan Cepat Terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Berwarna Merah dan Putih. Tujuannya adalah untuk memastikan semua koperasi itu teregistrasi di dalam sistem manajemen badan hukum AHU menjelang akhir bulan Juni tahun 2025.
Presiden RI Prabowo dijadwalkan akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Dalam rapat daring/online, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo menyoroti kebutuhan krusial untuk memantau kemajuan setiap hari bahkan setiap jam.
Per tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB, sebanyak 14.875 Koperasi Desa Merah Putih dan 1.000 Koperasi Kelurahan Merah Putih telah memesan nama.
Tetapi hanya 767 Koperasi Desa dan 52 Koperasi Kelurahan yang sudah menerima Surat Keputusan mengenai badan hukum dari AHU. Ada pula 8 Koperasi Desa lainnya yang telah melaksanakan perubahan anggaran dasar untuk penyempurnaan.
Pada jam 8:00 Waktu Indonesia Barat di tanggal 19 Mei 2025, jumlah permintaan untuk penamaan sudah melebihi angka 16.000, termasuk kira-kira 800 entri bisnis atau organisasi yang baru didirikan.
Widodo menekankan, sesuai arahan Menteri, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait mekanisme pendaftaran badan hukum koperasi ini.
Ini sungguh krusial karena tim koordinasi program tersebut secara khusus mencakup pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai model uji coba.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan telah melakukan sosialisasi intensif ke beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara terkait instruksi Presiden mengenai pembentukan koperasi Merah Putih di setiap desa.
Proses ini dilalui untuk menjamin pengertian serta mendorong kelancaran program di skala lokal.
"Sosialisasi mengenai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 seputar Peningkatan Cepatnya Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Berwarna Merah Putih sudah kami selundupkan ke berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Ini dilakukan guna menjamin pengertian serta percepatan program hingga ke level lokal," jelas Topan.
Masalah utama yang memicu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Banda Aceh adalah adanya tuduhan monopol penggunaan nama oleh sejumlah notaris, dimana beberapa orang tersebut telah mendaftarkan sampai 1.400 nama tanpa mendapatkan persetujuan resmi dari camat setempat.
Tindakan tersebut menghalangi notaris lain untuk menangani permohonan dan sudah menyebabkan kekhawatiran di antara para kepala desa lokal.
Justru demikian, terdapat upaya mempengaruhi persepsi masyarakat agar hanya notaris tertentu saja yang diizinkan untuk menyusun akta KMP.
Menteri diminta agar segera mengatasi permasalahan tersebut demi menjaga pelayanan yang setara kepada seluruh notaris terdaftar yang layak.
Widodo mengulangi kepentingannya lagi tentang pengiriman langsung hasil rapat desa kepada notaris, tanpa melewati dinas koperasi, guna mencegah adanya penangguhan atau hambatan.
Partisipasi aktif bersama notaris ini, tanpa melihat sejauh mana keakraban atau registrasi spesial mereka, amatlah vital untuk mendorong percepatan pengesahan koperasi Merah Putih.
Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggarisbawahi bahwa proyek tersebut merupakan ide langsung dari sang Presiden dan meminta kerjasama erat antara seluruh pihak terkait, di mana notaris berperan sebagai pegawai publik dalam hal ini.
Pemantauan yang terus-menerus serta komunikasi lewat dasbor akan menjamin kejelasan dan pertanggungjawaban dalam meraih sasaran sebanyak 80.000 koperasi hingga tanggal 12 Juli 2025.
