Pemerintah Kabupaten Dorong Maju Koperasi Merah Putih, Raih Pengakuan dari Kemenkop RI
JURNAL NGAWI Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Kemenkop RI, Krisdianto, mengekspresikan pujian yang sangat besar atas tindakan Pemkab Mojokerto untuk mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih.
Mojokerto sekarang merupakan kabupaten dengan persentase tertinggi untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan sertifikikat AHU. Dalam provinsi Jawa Timur tercatat total 30 koperasi telah memperoleh pengesahan dari AHU, dan 19 di antaranya berasal dari wilayah Mojokerto, demikian penjelasan Krisdianto.
Dia mengapresiasi keikhlasan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan program tersebut dengan penuh dedikasi.
Dalam peninjunya di beberapa wilayah, Krisdianto mengangkat Mojokerto sebagai teladan istimewa, terlebih dalam hal kepemimpinan lokal serta kerjasama antara lembaga-lembaga yang ada.
Krisdianto juga menghadirkan sebuah tantangan bagi tim Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta para camat untuk menuntaskan musyawarah desa spesifik (musdesus) di semua 304 koperasi sebelum bulan Mei berakhir pada tahun 2025. Tujuannya adalah supaya tahapan AHU bisa diselesaikan tepat waktu hingga akhir Juni sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan secara nasional.
Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa program Koperasi Merah Putih adalah ide langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki ikatan emosional serta sejarah dengan pergerakan koperasi di Indonesia.
"Pak Prabowo pada dasarnya memiliki hati nurani yang dipenuhi dengan semangat Merah Putih serta konsep koperasi. Ide ini sepenuhnya berasal dari beliau sendiri dan mendapat dukungan penuh dari setiap Kementrihan. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi siapa pun yang berada di sini atau bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk meragukan upaya tersebut. Hingga saat ini, buktinya adalah bahwa semua Kementerian telah bekerja ekstra guna mewujudkan dan mempersembahkan kesuksesan program ini," katanya.
Program kerjasama ini, sambung Krisdianto, akan sepenuhnya disokong oleh Bank Himbara lewat program pembiayaan berbunga rendah senilai Rp. 5 miliar untuk tiap koperasi desa. Dia menggarisbawahi bahwa uang itu merupakan bentuk pinjaman, bukan sumbangan, namun dengan syarat yang cukup mudah. Dana tersebut nantinya bakal dialihkan kepada tujuh jenis bisnis inti seperti apotik, klinik, layanan tabungan dan pinjaman, warung serba ada, distribusi barang, serta gudang desa. Di masa mendatang, mereka pun merencanakan pengenalan unit usaha baru seperti rumah makan bersama (RMK) dalam setiap koperasi.
Koperasi Desa ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, memberikan akses ke modal, penjualan produk, layanan kesehatan, dan persediaan logistik, sekaligus meruntuhkan rantai kemiskinan serta hambatan dalam sistem distribusi birokrasi. Apakah itu produk atau jasanya, tujuannya agar harganya menjadi lebih murah sehingga dapat dijangkau atau dimiliki oleh seluruh warga desa. Dengan begitu, segala sesuatunya tidak hanya berkonsentrasi di perkotaan saja melainkan juga aktif di pedesaan.
Sebagai pengawas, kepala desa bertindak sebagai eks oficio dalam mengontrol koperasi, menjamin operasionalnya yang jujur, percaya diri, dan efisien. Pihak pemerintahan setempat akan tetap menyediakan bantuan sampai koperasi bisa memberikan manfaat nyata untuk warga di wilayah tersebut.
Dengan dedikasi demi kemajuan Indonesia, peluncuran kooperatif serta aplikasi desa digital ini ditargetkan meningkatkan kedaulatan setempat, menggerakkan roda perekonomian mulai dari bawah, dan menjadikan pedesaan sebagai penggerak pokok perkembangan nasional. ***
