Menteri Keuangan Sri Mulyani: APBN Bulan April 2025 Alami Surplus Sebesar Rp4,3 Triliun
Radar Info, JAKARTA - Menantang harapan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melapor bahwa APBN per 30 April 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun.
Bendahara melaporkan bahwa kelebihan ini muncul sesudah Anggaran Pendanaan Negara atau APBN tahun 2025 menunjukkan defisit untuk tiga bulan beruntun dimulai dari Januari hingga Maret.
"Pada bulan April, APBN mencatatkan laba bersih senilai Rp 4,3 triliun," ujar Sri Mulyani saat menghadiri rapat paripurna di DPR RI, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025.
Menurut Sri Mulyani, neraca perdagangan utama untuk bulan April 2025 mencatatkan angka sekitar Rp 173,9 triliun. Sementara itu, cadangan uang negara menunjukkan sisa laba lebih positif senilai Rp 283,6 triliun dibanding Anggaran Lebih Permintaan Kurang Pembayaran (SILPA).
"Jumlah uang negara melebihi Rp 600 triliun," katanya.
Selama periode tersebut, realisasinya mencapaiRp 810,5 triliun yang berarti sebesar 27% dari total Anggaran Pendanaan Negara Bagian Tahun 2025. Dia mengatakan bahwa hal ini merupakan indikator peningkatan kondisi ekonomi.
"Kinerja penerimaan terus mengalami peningkatan, yang menandakan bahwa kegiatan ekonomi semakin memperlihatkan pertumbuhan positif walaupun harus mengatasi sejumlah gangguan," jelas Sri Mulyani.
Belanja negara yang direkam mencapai angka Rp 806,2 triliun atau setara dengan 22,3% dari seluruh Anggaran Pendanaan Negara pada tahun 2025. Dana untuk pemerintahan sentral berjumlah Rp 546,8 triliun. Sedangkan dana bagi departemen dan instansi adalah Rp 253,6 triliun serta pengeluaran lainnya di luar departemen dan instansi tersebut bernilai Rp 293,1 triliun.
Transfer ke daerah sampai akhir April mencatatkan angka sebesar Rp 259,4 triliun atau setara dengan 28,2 persen dari total APBN tahun 2025.
Menurut Sri Mulyani, pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih beroperasi dengan efektif untuk mendukung implementasi program-program unggulan pemerintahan yang dirasai oleh masyarakat.
"APBN masih akan dipertahankan sebagai alat penyerap kejutan, mengamankan stabilisasi ekonomi, melindungi rakyat, meningkatkan kemampuan membeli masyarakat serta mendukung sektor bisnis," katanya.
