Simak Asumsi Utama Ekonomi Makro 2026: Dasar Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Radar Info.CO.ID-JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan Kerangka Ekonomi Makro serta Garis-Garis Besar Kebijakan Fiskal (KEM-GBKF) 2026 di hadapan sidang parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ini akan menjadi landasan bagi pemerintah baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk tahun berikutnya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa KEM-PPKF 2026 adalah awal diskusi untuk merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

"Penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dasyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna, Selasa (20/5).

Menurut dia, globalisasi serta rasa saling bersinergi antar negara sudah berganti dengan perpecahan dan kompetisi ketat di setiap aspek antar bangsa.

Proteksionisme dan orientasi inward-looking serta prinsip My Country First telah mengancam dan menghancurkan kerjasama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia II yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara barat dalam hal ini Amerika Serikat.

Di samping itu, Pakta perdagangan dan investasi internasional yang dikembangkan antar negara sudah terabaikan dan tak lagi dipatuhi.

"Kondisi ini mengganggu jaringan suplai global yang telah menjadi keandalan dan landasan dari sistem ekonomi globalization, sehingga menaikkan tingkat risiko dan biaya dalam transaksi internasional," jelas Menteri Keuangan.

Berikut ini merupakan detail dari prinsip-prinsip utama ekonomi yang telah disahkan oleh pemerintahan dalam dokumen KEM-PPKF 2026:

1. Peningkatan ekonomi: antara 5,2% sampai dengan 5,8%

2. Tingkat suku bunga obligasi negara jangka 10 tahun berkisar antara 6,6% sampai dengan 7,2%.

3. Tarif pertukaran: antaraRp 16.500 sampai dengan Rp 16.900 untuk setiap dolar AS

4. Inflasi: antara 1,5% sampai dengan 3,5%

5. Biaya untuk minyak mentah Indonesia/ICP berkisar antara US$ 60 sampai dengan US$ 80 setiap barelnya.

6. Penambahan produksi minyak mentah: 600 sampai 605 ribu barel per hari

7. Pemindahan gas alam: 953 sampai 1.017 RBSMPH

Berikut ini adalah indikator kemakmuran yang telah ditentukan dalam KEM-PPK 2026:

1. Persentase kemacetan pekerja yang tidak terserap di pasar kerja: antara 4,44% sampai dengan 4,96%.

2. Persentase kemiskinan sangat rendah: 0%

3. Koefisien Gini: 0,377 sampai 0,380

4. Persentase kemiskinan: antara 6,5% sampai 7,5%

4. Indeks Kemampuan Manusia: 0,57